Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta (21/11) melaporkan total produksi perikanan pada bulan Oktober 2024, termasuk produksi rumput laut yang mencapai 8,02 juta ton.

“Produksi perikanan dan rumput laut mencapai 18,26 juta ton, yang terdiri atas produksi ikan hasil tangkap sebesar 5,36 juta ton, ikan hasil budidaya sebesar 4,88 juta ton, dan rumput laut sebesar 8,02 juta ton,” ujar Menteri Trenggono.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ini juga mencatat peningkatan. Hingga Oktober 2024, PNBP tercatat mencapai Rp1,76 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,69 triliun.

Dari sisi ekspor, nilai ekspor produk perikanan hingga September 2024 mencapai USD4,23 miliar, naik 3,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini membuat neraca perdagangan perikanan mengalami surplus sebesar USD3,87 miliar.

Menteri Trenggono menilai pencapaian tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat ada waktu tersisa di tahun 2024. Ia menegaskan bahwa KKP terus mendukung pelaku utama sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai bantuan pemerintah, pinjaman modal, dan pendampingan oleh penyuluh perikanan.

“Kami sangat optimis bahwa sektor kelautan dan perikanan yang dikelola secara berkelanjutan berbasis ekonomi biru, dengan ekologi sebagai panglima, dapat menjadi motor penggerak ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi ekonomi bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto, mengapresiasi capaian KKP dalam penyerapan anggaran, raihan PNBP, dan surplus neraca perdagangan perikanan. Ia berharap KKP dapat terus bekerja optimal di sisa waktu tahun 2024 untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dia juga mengingatkan KKP untuk menjaga kinerja meskipun ada pengurangan anggaran, termasuk pemotongan 50 persen anggaran perjalanan dinas.

“Komisi IV DPR RI meminta kepada KKP untuk tetap berkomitmen tidak akan merealokasi anggaran yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan dan perikanan,” ungkapnya.