Rumput laut, yang merupakan salah satu komoditas laut unggulan, akan dikembangkan menjadi proyek strategis nasional. 

Meskipun 75 persen wilayah Indonesia adalah laut, lengkap dengan 17.500 pulau dan 108 kilometer garis pantai yang kekayaannya tak terbatas, belum banyak potensi kelautan yang dimanfaatkan Indonesia. Padahal potensi produksi budidaya laut Indonesia mencapai lebih dari 50 juta per tahun. Ini belum termasuk 45 persen perdagangan barang di dunia yang melintasi laut Indonesia. Hal ini menjadi sorotan dalam acara “Marine Spatial Planning & Services Expo 2023” yang dilangsungkan di Jakarta, hari Selasa (19/9).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia berpotensi menjadi negara berpendapatan tinggi dalam beberapa tahun mendatang jika berhasil mengembangkan potensi kelautan. Proporsi sektor ini pada ekonomi Indonesia ditargetkan menjadi dua kali lipat selambat-lambatnya pada tahun 2045. Hal ini, tambahnya, dapat dicapai dengan hilirisasi, digitalisasi, dekabornisasi, pendidikan, dana desa dan konektivitas.

Salah satu unggulan laut yang dapat digarap adalah rumput laut, yang hilirisasinya dapat menjadi Proyek Strategis Nasional.

“Seaweed ini salah satu akan kita buat menjadi proyek strategis nasional karena juga akan membantu masalah lingkungan. Dan juga akan memberikan kontribusi, bisa jadi plastik, bisa jadi pupuk organik, bisa juga biodiesel. Banyak sekali yang bisa dan juga absord tarik karbon emisi,” kata Luhut.

Pusat Peradaban Maritim Dunia

Lebih jauh Luhut berharap Indonesia dapat menjadi pusat peradaban maritim dunia. Dan untuk mewujudkan visi itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025-2026 ditargetkan mencapai enam persen.

“Kalau hari ini pertumbuhan ekonomi kita masih lima persenan, dengan kompleksitas ekonomi kita dan downstreaming industry, kita berharap 2025-206 akan bisa tumbuh enam persen.”

Untuk mewujudkan kedaulatan dan kejayaan maritim itu, perlu ada rencana tata ruang wilayah nasional terintegrasi yang berwawasan nusantara. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya maritime, menjadi poros penting pelayaran dunia, jalur utama telekomunikasi nasional dan global, pusat blue karbon dan energi terbarukan dari laut menjadi aspek penting dalam mewujudkan kedaulatan dan kejayaan maritim Indonesia, tambahnya.

Kemajuan Berarti

Direktur Program Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Muhammad Imran Amin menjelaskan dalam 25 tahun terakhir pemerintah sudah mulai berubah. Sebelumnya, laut hanya dianggap sebagai tempat membuang sampah. Kemudian sejak awal 1990-an, pemerintah sudah mulai membentuk Departemen Eksplorasi Laut. Hal ini menunjukkan paling tidak Indonesia telah mulai melihat urgensi pengelolaan laut secara terencana.

Indonesia juga menggolkan undang-undang pertama yang mengakomodasi aspek sosial dan ekonomi menjadi pilar penting dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2007.

Meski begitu, Imran Amin menilai masih ada ego sektoral. Padahal perlu ada integrasi antara perencanaan ruang darat dan ruang laut.

"Sangat memungkinkan (ada konektifitas antara perencanaan tata ruang darat dan tata ruang laut), cuman memang dalam implementasinya banyak pihak hanya melihat pemerintah daerah menyelesaikan perpaduan tata ruang hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab perintah dari undang-undang. Kalau mereka tidak segera membuat peraturan daerah tata ruang terpadu, yang akan menentukan tata ruang daerah adalah pemerintah pusat," tuturnya.

Yang terjadi di lapangan sekarang adalah sebagian pemerintah daerah belum melihat ada konektivitas antara perencanaan tata ruang darat dengan tata ruang laut, tambahnya. [fw/em]

Artikel ini pertama kali dipublikasikan oleh VOA Indonesia. Ketepatan informasi di dalamnya di luar tanggung jawab Seaweednetwork.